Pendidikan Jarak Jauh untuk Anak Tidak Sekolah, Ini Sasarannya

Sukabumi24Jam – Pemerintah melalui Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) terus mengambil langkah untuk mengatasi persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS). Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah ialah memperkuat penyelenggaraan Pendidikan Jarak Jauh (PJJ).

Program tersebut menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam memperluas akses pendidikan bermutu bagi seluruh masyarakat. Langkah ini juga sejalan dengan Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2026 yang mendorong percepatan penanganan anak yang tidak mengikuti pendidikan.

PJJ Jadi Upaya Menjangkau Anak Tidak Sekolah

Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti mendorong optimalisasi seluruh jalur pendidikan, baik formal maupun nonformal. Pemerintah menilai PJJ dapat menjadi salah satu alternatif untuk menjangkau anak yang menghadapi berbagai hambatan dalam mengakses pendidikan.

PJJ formal tingkat SMA menggabungkan pembelajaran sinkronus dan asinkronus. Model tersebut memberikan fleksibilitas kepada peserta didik untuk mengikuti proses pembelajaran sesuai kondisi dan kebutuhannya.

Pemerintah juga terus memperkuat tata kelola serta sistem penjaminan mutu PJJ. Langkah tersebut bertujuan menjaga kualitas pembelajaran agar peserta didik tetap memperoleh pendidikan yang bermutu.

Pemerintah Daerah Ikut Mendukung Program

Dukungan terhadap program PJJ juga datang dari pemerintah daerah. Pada pembukaan Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS) PJJ secara daring pada Senin (3/8), sejumlah kepala daerah turut menyampaikan dukungannya.

Mereka antara lain Gubernur Maluku Utara Sherly Tjoanda, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi Ansharullah, serta Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Dardak.

Pemerintah mendorong perangkat daerah hingga tingkat desa untuk ikut membantu menjangkau anak yang belum bersekolah. Orang tua juga memiliki peran penting dalam mendampingi anak selama mengikuti pembelajaran jarak jauh.

Sasar Anak Usia 16-18 Tahun

Program PJJ secara khusus menyasar anak usia 16 hingga 18 tahun yang saat ini tidak bersekolah. Pemerintah berharap program tersebut dapat membuka kembali kesempatan bagi mereka untuk melanjutkan pendidikan.

Masyarakat juga dapat berperan dengan memberikan informasi kepada anak-anak di lingkungan sekitar yang memenuhi kriteria. Kolaborasi antara pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat menjadi bagian penting dalam mengatasi persoalan ATS.

Melalui penguatan PJJ, pemerintah berupaya memastikan keterbatasan geografis, sosial, ekonomi, maupun mobilitas tidak menjadi penghalang bagi anak untuk mendapatkan pendidikan. Program ini diharapkan dapat memperluas kesempatan belajar sekaligus mendukung terwujudnya pendidikan bermutu bagi semua.